Serat Daun Lontar

Pada beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan oleh manusia-manusia Indonesia terkait gelar pahlawan seseorang yang dianggap sebagai pahlawan.  Kelompok Cendana dan para pendukungnya memperjuangkan agar Pak Soeharto dianugerahi gelar pahlawan.  Pendukung Gus Dur menyesalkan kenapa gelar pahlawan bagi beliau ditunda padahal telah disetujui oleh Dewan Gelar.  Adapula yang mempertanyakan kenapa salah satu tokoh pujaannya tidak dianugerahi gelar pahlawan sedangkan yang lainnya sibuk menganalisa mengapa salah satu tokoh justru diberi gelar pahlawan. Kita meyakini bersama bahwa para pejuang negeri ini telah berkorban dengan cara dan perjuangannya masing-masing demi sesuatu yang dianggap berharga dan layak diperjuangkan.  Pada era kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan, bangsa ini bahu membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda maupun Jepang.  Setelah itu rakyat harus mengorbankan banyak sekali untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.  Masa be

Oleh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat URGENSI SANAD Syaikhul Islam rahimahullah mengatakan dalam kitab Aqidah al-Wasithiyyah : "Ahlussunnah menahan lidah dari permasalahan atau pertikaian yang terjadi diantara para Sahabat Radhiyallahu 'anhum. Dan mereka juga mengatakan: “Sesungguhnya riwayat-riwayat yang dibawakan dan sampai kepada kita tentang keburukan-keburukan para Sahabat Radhiyallahu 'anhum (pertikaian atau peperangan) ada yang dusta dan ada juga yang ditambah, dikurangi dan dirubah dari aslinya (serta ada pula yang shahih-pen). Riwayat yang shahih. menyatakan, bahwa para Sahabat Radhiyallahu 'anhum ini ma'dzûrûn (orang-orang yang diberi udzur). Baik dikatakan karena mereka itu para mujtahid yang melakukan ijtihad dengan benar ataupun juga para mujtahid yang ijtihadnya keliru.”[1] Ahlussunah wal Jama'ah memposisikan riwayat-riwayat ini. Ketiga riwayat ini bertebaran dalam kitab-kitab tarikh (sejarah). Dan ini mencakup semua kejadian dalam sej

Islam mengalami perubahan-perubahan besar dalam sejarahnya. Bukan ajarannya, melainkan penampilan kesejarahan itu sendiri, meliputi kelembagaannya. Mula-mula seorang nabi membawa risalah (pesan agama, bertumpu pada tauhid) bernama Muhammad, memimpin masyarakat muslim pertama. Lalu empat pengganti khalifah meneruskan kepemimpinannya berturut-turut. Pergolakan hebat akhirnya berujung pada sistem pemerintahan monarki. Begitu banyak perkembangan terjadi. Sekarang ada sekian republik dan sekian kerajaan mengajukan klaim sebagai ‘negara Islam’. Ironisnya dengan ideologi politik yang bukan saja saling berbeda melainkan saling bertentangan dan masing-masing menyatakan diri sebagai ‘ideologi Islam’. Kalau di bidang politik terjadi ‘pemekaran’ serba beragam, walau sangat sporadis, seperti itu, apalagi di bidang-bidang lain. Hukum agama masa awal Islam kemudian berkembang menjadi fiqh, yurisprudensi karya korps ulama pejabat pemerintah (qadi, mufti, dan hakim) dan ulama ‘non-korpri’. Ke

Postingan ini lebih bersifat penampilan pertanyaan dan jawabam atas masalah khilafah yang belakangan sering mengemuka di Indonesia 1. Wajibkah mendirikan khilafah? Tidak wajib! Yang wajib itu adalah memiliki pemimpin, yang dahulu disebut khalifah , kini bebas saja mau disebut ketua RT, kepala suku, presiden, perdana menteri, etc.  Ada pemelintiran seakan-akan para ulama mewajibkan mendirikan khilafah, padahal arti kata "khilafah" dalam teks klasik tidak otomatis bermakna sistem pemerintahan Islam (SPI) yang dipercayai oleh para pejuang pro-khilafah. Masalah kepemimpinan ini simple saja: “  Nabi mengatakan kalau kita pergi bertiga, maka salah satunya harus ditunjuk jadi pemimpin ”. Tidak ada nash yang qat'i di al-Qur'an dan Hadis yang mewajibkan mendirikan SPI (baca: khilafah ataupun negara Islam). Yang disebut "khilafah" sebagai SPI itu sebenarnya hanyalah kepemimpinan yang penuh dengan keragaman dinamika dan format. Tidak ada format kepemimpi